Krandegan.id — Janji Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro terkait pencairan Dana Desa Tahap II berakhir hari ini. Namun hingga Jumat (19/12/2025), belum ada tanda-tanda realisasi bagi lebih dari 33 ribu desa yang dana tahap keduanya masih tertahan.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan satu pun regulasi resmi dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa Dana Desa Tahap II Non Earmark yang ditahan sejak 17 September 2025 akan dicairkan. Penelusuran menunjukkan belum terbitnya dasar hukum baru, baik berupa peraturan menteri, surat edaran, maupun keputusan teknis lintas kementerian yang dapat menjadi landasan pencairan.

Ketiadaan regulasi tersebut tentu membuat pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak memiliki dasar untuk memproses pencairan. Tanpa payung hukum, janji politik tidak dapat ditindaklanjuti secara administratif.

Sebelumnya, harapan sempat muncul setelah Juri Ardiantoro menemui perwakilan peserta aksi damai di Jakarta pada 8 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pencairan Dana Desa Tahap II Non Earmark paling lambat 19 Desember 2025. Ia juga berjanji meneruskan aspirasi peserta aksi, termasuk tuntutan pencabutan PMK 81, kepada Presiden. Namun hingga tenggat waktu berlalu, komitmen tersebut belum diikuti kebijakan konkret.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kementerian terkait mengenai kelanjutan pencairan Dana Desa Tahap II. Kondisi tersebut memicu ketidakpastian di tingkat desa.

Krandegan.id juga berupaya meminta konfirmasi kepada perwakilan peserta aksi damai yang bertemu dengan Wamensesneg saat itu. Ketua DPP APDESI Surta Wijaya dan Ketua DPN PPDI Widhi Hartono belum merespons pesan yang dikirimkan. Koordinator lapangan aksi, Sunan Bukhori, juga belum memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan.

Penahanan Dana Desa Tahap II berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sejumlah program infrastruktur tertunda, operasional kantor desa terganggu, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal.

Seorang kepala desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengatakan pihaknya terpaksa menutup sebagian kegiatan dengan menggeser anggaran lain yang masih memungkinkan. Namun pembayaran pekerjaan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan belum dapat dilakukan karena ketidakcukupan dana.

“Pembayaran baru bisa dilakukan tahun depan dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Dampaknya dirasakan oleh toko material dan para pekerja yang harus menunggu,” ujarnya.

Kondisi lebih berat dialami desa yang tidak memiliki PAD. Mereka mengaku belum memiliki skema untuk menutup kekurangan defisit anggaran tahun ini. 

“Kami bingung menutup defisit dari mana. Dana Desa tahun depan akan dipotong dua pertiga untuk koperasi desa, Alokasi Dana Desa (ADD) hanya cukup untuk penghasilan tetap dan operasional. Bagi hasil pajak dan retribusi sangat terbatas dan Kami gunakan untuk operasional lembaga desa, sementara PAD kami tidak ada,” katanya.

Di tengah belum adanya kepastian regulasi, desa berada dalam posisi rentan. Tidak memiliki kewenangan untuk menekan, sekaligus tidak memiliki ruang fiskal untuk mengambil keputusan mandiri. Aksi damai pun sering dipelintir oleh netizen di media sosial dengan narasi yang menyudutkan. 

Dengan terlewatinya batas akhir janji pencairan, muncul pertanyaan mengenai komitmen negara terhadap desa ke depannya. Dana Desa, sebagai mandat undang-undang, menjadi tumpuan utama pembangunan dan pelayanan dasar di tingkat lokal. Ketika pencairannya tertahan, desa menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.