Tahun Anggaran 2025 meninggalkan persoalan cukup serius bagi banyak pemerintah desa. Di satu sisi, kegiatan desa sudah dijalankan sesuai perencanaan dan APBDes yang sah. Di sisi lain, perubahan kebijakan fiskal di akhir tahun membuat Dana Desa Tahap Kedua tidak cair, sehingga sebagian kegiatan tersebut meninggalkan hutang belanja.

Masalahnya menjadi semakin pelik ketika memasuki Tahun Anggaran 2026. Harapan untuk menyelesaikan kewajiban lama menjadi sulit, karena Dana Desa Tahun 2026 secara tegas dilarang digunakan untuk membayar hutang kegiatan tahun sebelumnya.

Perlu ditegaskan sejak awal, sebenarnya sebagian besar kegiatan desa tahun 2025 sudah memenuhi kriteria:

1. Telah masuk dalam RPJMDes dan RKPDes 2025,
2. Telah ditetapkan dalam APBDes 2025,
3. Dilaksanakan setelah melalui Musyawarah Desa,
4. Dikerjakan secara swakelola atau oleh pihak ketiga sesuai ketentuan.

Artinya, dari sisi perencanaan dan administrasi, desa tidak sedang melakukan pelanggaran. Kegiatan dilaksanakan karena desa berpegang pada asumsi bahwa Dana Desa Tahap I dan Tahap II akan cair sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Selama 10 tahun terakhir sejak era Dana Desa, belum pernah ada kebijakan pemotongan anggaran di tengah tahun berjalan. Kecuali di tahun 2020 adanya realokasi karena terjadinya pandemi Covid19.

Namun asumsi itu runtuh ketika Dana Desa Tahap Kedua tidak disalurkan kepada lebih dari 30 ribu desa, menyusul perubahan kebijakan keuangan negara di akhir 2025. Ketika dana tidak cair sementara pekerjaan sudah berjalan, konsekuensi yang  tidak terelakkan adalah:

1. Tukang dan pekerja belum dibayar,
2. Penyedia material menagih,
3. Beban administratif dan psikis bagi aparatus desa.

Hutang belanja ini bukan lahir dari kesengajaan, melainkan akibat kondisi yang berada di luar kendali pemerintah desa.

Sayangnya, persoalan tidak berhenti di situ. Memasuki Tahun Anggaran 2026, banyak desa yang berharap dapat “menutup” kewajiban lama menggunakan Dana Desa yang baru, harus gigit jari. Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, secara tegas disebutkan bahwa Dana Desa dilarang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya.

Ketentuan ini menutup ruang interpretasi. Hutang belanja kegiatan Tahun 2025 adalah kewajiban tahun sebelumnya dan tidak boleh dibayarkan menggunakan Dana Desa 2026. Jika dipaksakan, berpotensi menjadi temuan pemeriksaan dan masalah hukum

Di titik inilah desa benar-benar berada dalam posisi sulit:

1. Tidak membayar hutang → ditagih, ditekan secara sosial, dicap ingkar janji,
2. Membayar dengan Dana Desa 2026 → melanggar aturan, berisiko temuan dan sanksi,
3. Mau membayar dengan sumber anggaran lain, tidak memiliki.

Apa pun pilihan yang diambil, desa tetap menanggung risiko, padahal akar persoalan bukan berasal dari desa.

Penting dicatat, kasus ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan desa. Ini adalah dampak langsung dari perubahan kebijakan fiskal di tengah dan akhir tahun anggaran. Desa diminta patuh, tertib, dan cepat melaksanakan kegiatan. Namun ketika kebijakan berubah, desa tidak disiapkan dengan solusi yang adil dan realistis.

Larangan penggunaan Dana Desa 2026 untuk membayar hutang 2025 memang jelas secara hukum. Namun di lapangan, realitas desa jauh lebih kompleks. Kasus ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah di atas desa. Tanpa solusi kebijakan yang konkret, desa akan terus berada dalam situasi sulit seperti saat ini.