Krandegan, Purworejo — Program Desa Digital yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung transformasi pelayanan publik di desa kini menghadapi tantangan serius. Di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi desa, keterbatasan anggaran justru menjadi batu sandungan utama, terutama ketika Dana Desa mengalami disrupsi dan penyesuaian kebijakan.

Digitalisasi desa dalam beberapa tahun terakhir  masuk sebagai prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, yang menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari arah pembangunan desa nasional.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan regulasi.

Dana Makin Terbatas, Kebutuhan Desa Makin Banyak

Tahun ini, rata-rata desa di Indonesia hanya menerima Dana Desa sekitar Rp300 juta. Angka tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan dasar, mulai dari operasional pemerintahan desa, pelayanan kesehatan seperti posyandu, hingga pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendesak.

Dalam kondisi tersebut, anggaran untuk pengembangan Desa Digital kerap menjadi pilihan yang paling sulit dipertahankan. Padahal, digitalisasi justru diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.

Ketika terjadi penyesuaian anggaran Dana Desa, program Desa Digital sering kali menjadi sektor pertama yang terdampak.

Contoh yang Dialami Krandegan

Situasi ini juga dirasakan langsung oleh Desa Krandegan, Kabupaten Purworejo, yang selama lima tahun terakhir dikenal aktif mengembangkan digitalisasi di berbagai sektor. Mulai dari layanan pemerintahan, pertanian, lingkungan, mitigasi bencana, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis teknologi.

Desa ini bahkan termasuk salah satu desa yang cukup konsisten meraih penghargaan di bidang digitalisasi. Terbaru, pada 15 Januari lalu, Desa Krandegan menerima penghargaan sebagai salah satu Desa Digital Terbaik Nasional dari Kementerian Desa.

Namun di balik prestasi tersebut, tantangan anggaran tetap tak terelakkan.

“Selama ini kami berlangganan bandwidth internet sebesar 200 Mbps yang kami gratiskan untuk warga. Saat ini terpaksa kami turunkan menjadi 100 Mbps,” ujar Dwinanto, Kepala Desa Krandegan memberikan contoh dampak pengurangan Dana Desa. 

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran desa, di tengah meningkatnya kebutuhan operasional lainnya.

Tak hanya soal bandwidth, Desa Krandegan juga menghadapi kendala dalam pemeliharaan infrastruktur digital. Jaringan kabel fiber optik sepanjang belasan kilometer yang telah dibangun membutuhkan perawatan rutin, begitu pula dengan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung layanan digital desa.

“Biaya maintenance tidak kecil. Sementara kemampuan desa sangat terbatas jika hanya mengandalkan Dana Desa,” ungkapnya.

Tantangan Keberlanjutan Desa Digital

Kondisi tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas. Program Desa Digital masih sangat bergantung pada Dana Desa, tanpa skema pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Sejumlah tantangan utama pun mengemuka, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran rutin,
2. Ketergantungan pada pihak ketiga,
3. Minimnya sumber daya manusia digital,
4. Belum terintegrasinya sistem desa dengan pemerintah daerah. 

Jika tidak diantisipasi, Desa Digital berpotensi hanya menjadi proyek jangka pendek, bukan transformasi struktural yang berkelanjutan.

Mencari Solusi di Tengah Tekanan

Sejumlah pihak menilai, keberlanjutan Desa Digital harus mulai diarahkan pada strategi yang lebih adaptif. Di antaranya melalui:

1. Pemanfaatan teknologi berbasis open-source,
2. Kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi,
3. Integrasi dengan program smart city kabupaten,
4. Penguatan kapasitas SDM lokal. 

Digitalisasi desa, pada akhirnya, tidak bisa hanya bertumpu pada besarnya anggaran. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

Disrupsi Dana Desa menjadi ujian nyata bagi masa depan Program Desa Digital. Desa-desa yang mampu beradaptasi dan berinovasi akan tetap melangkah maju, sementara yang bergantung sepenuhnya pada anggaran berisiko tertinggal.

Membangun desa digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keberanian mengambil keputusan di tengah keterbatasan.