Puluhan ribu Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah berdiri dalam waktu singkat. Namun data resmi menunjukkan, sebagian besar belum menjalankan prinsip dasar koperasi. Di tengah ambisi besar negara, tata kelola justru tertinggal.

Lonjakan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam waktu singkat tampak mengesankan. Dalam hitungan bulan, koperasi tumbuh masif dan merata hingga ke pelosok desa. Namun di balik deretan angka yang terlihat menjanjikan itu, tersimpan persoalan mendasar: koperasi berkembang cepat secara administratif, tetapi belum kokoh secara kelembagaan dan partisipasi.

Berdasarkan Dashboard Resmi Kementerian Koperasi melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), hingga 28 Januari 2026 tercatat 83.220 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 74.615 merupakan koperasi desa dan 8.604 koperasi kelurahan.

Angka ini menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu ekspansi kelembagaan koperasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, besarnya angka itu justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah koperasi-koperasi ini benar-benar hidup, atau sekadar berdiri di atas kertas?

Ledakan Kuantitas, Kemiskinan Kualitas

Data Simkopdes memperlihatkan fakta yang patut menjadi alarm. Dari puluhan ribu koperasi yang terbentuk, hanya 99 koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sebanyak 6.245 koperasi masih dalam proses, sementara 77.089 koperasi belum melaksanakan RAT sama sekali.

Padahal, RAT merupakan jantung koperasi. Di sanalah laporan keuangan dipertanggungjawabkan, pengurus dievaluasi, dan arah usaha ditentukan. Tanpa RAT, koperasi kehilangan legitimasi dan berubah menjadi sekadar badan administratif.

Jika data resmi pemerintah sendiri menunjukkan mayoritas koperasi belum menjalankan kewajiban dasarnya, maka problem yang dihadapi bukan lagi teknis, melainkan struktural.

Pengurus Gemuk, Anggota Tipis

Masalah berikutnya terlihat dari komposisi sumber daya manusia. Simkopdes mencatat, ada 1.737.922 anggota koperasi dan 694.590 pengurus

Artinya, satu orang pengurus hanya melayani sekitar dua hingga tiga anggota. Rasio ini sangat tidak lazim dalam praktik koperasi yang sehat, di mana pengurus seharusnya menjadi minoritas yang bekerja untuk kepentingan banyak anggota.

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah koperasi dibentuk untuk menggerakkan ekonomi anggota, atau sekadar memenuhi struktur organisasi?

Dalam kondisi seperti ini, koperasi berisiko kehilangan ruh kolektifnya dan berubah menjadi organisasi administratif yang miskin partisipasi.

Gedung Berdiri, Aktivitas Belum Tentu Hidup

Negara bahkan telah melangkah lebih jauh dengan membangun 27.191 gedung dan gerai koperasi melalui PT Agrinas. Secara visual, koperasi tampak hadir di mana-mana.

Namun pengalaman pembangunan desa menunjukkan satu hal penting: gedung tidak otomatis melahirkan aktivitas ekonomi.

Tanpa manajemen yang kuat, model bisnis yang jelas, dan partisipasi anggota yang aktif, gedung koperasi berpotensi menjadi monumen proyek—ramai saat peresmian, sepi dalam operasional.

Secara historis, koperasi lahir dari bawah—dari kebutuhan dan kesadaran anggota. Namun Koperasi Merah Putih justru tumbuh dari atas, digerakkan oleh kebijakan dan target nasional.

Akibatnya, yang lebih dulu tumbuh adalah:

1. badan hukum, bukan usaha,
2. struktur, bukan partisipasi,
3. laporan, bukan aktivitas ekonomi.

Ketika koperasi dibangun dengan logika proyek, ukuran keberhasilannya pun bergeser: bukan lagi kesejahteraan anggota, melainkan jumlah koperasi yang terbentuk.

Data Simkopdes telah berbicara dengan jujur. Koperasi Merah Putih memang besar secara angka, tetapi masih rapuh secara fondasi.

Jika pemerintah ingin koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa, maka arah kebijakan harus diubah: dari kuantitas ke kualitas, dari pembentukan ke penguatan,, dari gedung ke aktivitas,, dari laporan ke dampak nyata.

Jika tidak, koperasi akan terus tumbuh di atas kertas, namun gagal menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Dan publik pun berhak bertanya: apakah ini gerakan koperasi, atau sekadar proyek besar yang diberi nama koperasi?