Korupsi hampir selalu menempatkan desa dalam sorotan. Setiap temuan kasus di tingkat lokal kerap menjadi perbincangan luas, seolah desa merupakan episentrum kebocoran keuangan negara. Namun data menunjukkan gambaran yang lebih utuh: posisi desa dalam peta kerugian negara akibat korupsi ternyata tidak sebesar yang sering dibayangkan.

Sepanjang tahun 2024 misalnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 364 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp280,27 triliun. Jika ditelaah lintas sektor, terlihat jelas bahwa kerugian terbesar justru berasal dari sektor-sektor yang mengelola anggaran dan proyek berskala besar, bukan dari pemerintahan desa.

Sektor perusahaan swasta menempati posisi teratas dengan kerugian negara mencapai Rp271.6 triliun. Nilai ini mendominasi hampir seluruh total kerugian negara akibat korupsi. Di bawahnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat kerugian sekitar Rp4,3 triliun, disusul kementerian dengan Rp1,98 triliun. Sementara itu, korupsi di lembaga legislatif—DPR, DPD, DPRD, dan MPR— menyebabkan kerugian sekitar Rp698,6 miliar.

Di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten mencatat kerugian sekitar Rp574 miliar, disusul Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp345,5 miliar, serta ormas, LSM, dan yayasan dengan kerugian sekitar Rp224,1 miliar. Data ini menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi lebih banyak terkonsentrasi di sektor-sektor dengan kewenangan dan nilai anggaran yang besar.

Di sisi lain, pemerintah desa sepanjang 2024 tercatat menyumbang kerugian negara sekitar Rp132,1 miliar. Dari sisi jumlah kasus, desa memang kerap muncul dalam catatan penegakan hukum. Namun dari sisi nilai kerugian negara, posisi desa berada jauh di bawah sebagian besar sektor lain. Secara persentase, kerugian di desa hanya sekitar 0,05 persen dari total kerugian negara akibat korupsi.

Perbedaan antara banyaknya kasus dan besarnya kerugian inilah yang sering luput dari perhatian publik. Jumlah kasus yang relatif lebih sering muncul di desa kerap membentuk persepsi bahwa desa adalah penyumbang utama korupsi. Padahal, data ICW menunjukkan bahwa korupsi bernilai besar justru terjadi pada sektor-sektor strategis, sementara kasus di desa lebih sering berkaitan dengan persoalan tata kelola, administrasi, dan kapasitas pendampingan.

Fakta ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara proporsional dan berbasis data. Pengawasan terhadap dana desa tetap penting untuk menjaga akuntabilitas, namun harus dibarengi dengan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur desa. Pada saat yang sama, perhatian serius perlu diarahkan pada sektor-sektor dengan nilai kerugian terbesar agar upaya pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh sumber persoalan utama.

Dengan membaca data secara utuh, publik dapat melihat bahwa desa sering disorot, tetapi bukan penyumbang terbesar kerugian negara akibat korupsi. Meluruskan cara pandang ini penting agar kebijakan pengawasan dan pemberantasan korupsi tidak salah arah, serta tetap berkeadilan bagi seluruh lapisan pemerintahan.