Korupsi Dana Desa kerap terdengar nyaring di ruang publik. Setiap kasus yang mencuat seolah menguatkan anggapan bahwa desa adalah titik paling rawan penyimpangan anggaran.

Namun, ketika tuduhan itu diuji dengan data, gambaran yang muncul justru berbanding terbalik: angka kasusnya kecil, bahkan sangat kecil, jika dibandingkan jumlah desa di Indonesia.

Berdasarkan kompilasi data penindakan dan pemantauan lembaga antikorupsi, jumlah desa di Indonesia sejak 2015 relatif stabil di kisaran 74.000–75.000 desa. Dalam rentang waktu hampir satu dekade tersebut, jumlah kepala desa (kades) yang terjerat kasus korupsi tidak pernah mencapai satu persen dari total desa nasional.

Pada 2015, tahun awal Dana Desa digulirkan secara penuh, tercatat 25 kepala desa berstatus tersangka kasus korupsi. Dengan jumlah desa sekitar 74.093, persentasenya hanya 0,03 persen. Angka ini meningkat pada 2016 menjadi 61 kasus atau 0,08 persen, lalu naik lagi pada 2017 dan 2018 dengan masing-masing 102 kasus, setara 0,14 persen dari total desa.

Memasuki 2019, jumlah kades yang terjerat kasus korupsi justru menurun tajam menjadi 45 orang, atau sekitar 0,06 persen. Penurunan ini sempat memberi harapan bahwa tata kelola desa mulai membaik. Namun, tren kembali berbalik pada masa pandemi.

Pada 2020, tercatat 132 kasus atau 0,18 persen dari total desa. Angka tersebut meningkat pada 2021 menjadi 159 kasus (0,21 persen) dan kembali naik pada 2022 menjadi 174 kasus, atau 0,23 persen—persentase tertinggi sejak Dana Desa berjalan.

Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tahun 2023 sebagai titik tertinggi secara absolut. Sepanjang tahun itu, tercatat 187 kasus korupsi di sektor desa. Dengan jumlah desa sekitar 74.961, persentasenya berada di kisaran 0,25 persen. Desa menjadi sektor dengan jumlah kasus terbanyak dibanding sektor pemerintahan lainnya, meski secara proporsional tetap sangat kecil.

Tren tersebut tidak berlanjut pada 2024. ICW mencatat penurunan signifikan, dengan hanya 77 kasus korupsi di sektor desa sepanjang tahun. Dengan jumlah desa sekitar 75.259, persentasenya turun ke kisaran 0,10 persen. Penurunan ini dipandang sebagai sinyal perbaikan tata kelola, meningkatnya transparansi, serta efek jera dari penegakan hukum.

Sementara itu, untuk tahun 2025, ICW belum merilis laporan pemantauan resmi terkait jumlah kasus korupsi di sektor desa. Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum tersedia angka final yang dapat dijadikan rujukan akademik dan jurnalistik.

Jika dirata-ratakan sepanjang 2015–2024, jumlah kades yang tersangkut kasus korupsi berada di angka sekitar 100 orang per tahun, dengan persentase rata-rata hanya sekitar 0,13 persen dari total desa di Indonesia.

Data ini menunjukkan bahwa korupsi di desa bukanlah potret mayoritas pemerintahan desa. Fluktuasi angka kasus lebih mencerminkan dinamika pengawasan dan penindakan hukum ketimbang gambaran menyeluruh tentang integritas kepala desa. Di balik sorotan tajam dan tudingan yang kerap bergema, mayoritas kepala desa tetap bekerja dalam senyap—mengelola Dana Desa, melayani warga, dan menjaga kepercayaan publik.