Jakarta — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 11 Maret 2026, diwarnai sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang dijadwalkan hadir memberikan penjelasan kepada DPR, justru tidak tampak di ruang rapat.

Kursi yang seharusnya ditempati pimpinan perusahaan pelat merah itu terlihat kosong sejak rapat dimulai. Ketidakhadiran tersebut langsung menjadi perhatian para anggota Komisi VI, mengingat agenda rapat membahas sejumlah program strategis, termasuk peran Agrinas dalam mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menjadi salah satu anggota dewan yang pertama mempertanyakan absennya pimpinan Agrinas dalam forum resmi parlemen tersebut.

“Rapat ini penting, sangat penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir?” ujar Nurdin Halid dalam rapat.

Perwakilan PT Agrinas yang hadir dalam rapat kemudian menjelaskan bahwa Joao Angelo tidak dapat menghadiri pertemuan karena kondisi kesehatannya menurun. Ia disebut mengalami demam tinggi sejak malam sebelumnya sehingga tidak memungkinkan datang ke kompleks parlemen.

Penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik dari sejumlah anggota dewan.

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi VI DPR Mufti Anam meminta kejelasan kapan direktur utama Agrinas dapat hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada DPR.

“Kami minta keseriusan dari Agrinas bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini kapan, Pak? Kapan di-WA hari ini. Apakah nanti malam, apakah besok kami tunggu Pak di tempat,” ujar Mufti Anam.

Ia menilai kehadiran direktur utama sangat penting, terutama untuk menjelaskan rencana pengadaan 105 ribu mobil pikap dari India yang disebut akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi desa.

Menurut Mufti, rencana pengadaan kendaraan dalam jumlah besar itu menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk mengenai siapa sebenarnya pihak yang membutuhkan program tersebut.

“Karena ini serius bagi kami karena 105 ribu mobil itu sangat besar sekali. Ingin tahu itu kepentingan siapa? Karena kami tanya tadi Menteri Koperasi tidak tahu. Bahkan user-nya kepala desa tidak diajak bicara,” katanya.

Mufti juga meminta agar rapat Komisi VI dengan mitra terkait ditunda sampai direktur utama Agrinas dapat hadir langsung memberikan penjelasan kepada DPR.

“Karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Kami minta rapat ini ditunda,” ungkapnya.

Rapat yang semula difokuskan pada pembahasan program koperasi desa itu akhirnya diwarnai polemik mengenai ketidakhadiran pimpinan Agrinas. Bagi sejumlah anggota Komisi VI, kehadiran direktur utama menjadi penting untuk memberikan klarifikasi langsung terhadap berbagai kebijakan perusahaan yang berpotensi berdampak luas hingga ke tingkat desa.

Hingga rapat berakhir, kursi direktur utama Agrinas tetap kosong. Bagi sebagian anggota dewan, absennya pimpinan perusahaan negara dalam forum resmi DPR bukan sekadar persoalan kehadiran, melainkan juga menyangkut tanggung jawab dan transparansi kebijakan kepada publik.

Sumber:

Siaran Rapat Komisi VI DPR RI melalui kanal YouTube TVR Parlemen.