Pembangunan fisik ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah bukan akhir dari proses. Gerai yang telah berdiri, gudang yang telah selesai dibangun, hingga berbagai peralatan yang telah tersedia belum otomatis dapat digunakan. Sebelum diserahterimakan dan dioperasikan, seluruh hasil pembangunan wajib melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang cukup ketat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dokumen setebal 150 halaman itu mengatur secara rinci siapa yang memeriksa, apa saja yang diperiksa, hingga kriteria sebuah KDMP dinyatakan layak beroperasi. 

Pedoman ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pembangunan fisik KDMP tidak berhenti pada penyelesaian proyek konstruksi. Bangunan yang telah selesai harus dibuktikan memenuhi standar administrasi, teknis, dan operasional sebelum dimanfaatkan masyarakat.

Tim Khusus Dibentuk Bupati

Proses verifikasi tidak dilakukan oleh satu instansi. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membentuk Tim Verifikasi dan Validasi melalui keputusan kepala daerah.
Tim tersebut dipimpin Sekretaris Daerah dengan wakil ketua Kepala Dinas yang membidangi koperasi. Anggotanya berasal dari unsur PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kepala desa, serta perangkat daerah lain yang berkaitan dengan pembangunan maupun operasional KDMP. 

Tim inilah yang bertanggung jawab memastikan pembangunan sesuai dokumen perencanaan, melakukan inspeksi lapangan, menyusun berita acara, memberikan rekomendasi apabila ditemukan kekurangan, hingga melaporkan hasilnya melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES). 

Tidak Hanya Bangunan

Salah satu hal yang menarik dari pedoman tersebut adalah luasnya ruang lingkup pemeriksaan.
Tahap pertama berupa pemeriksaan administrasi. Tim memeriksa legalitas tanah, kepemilikan bangunan, dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), gambar teknis, Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), hingga dokumentasi pembangunan dari awal sampai selesai. 

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemeriksaan berlanjut ke lapangan. Di sinilah kondisi bangunan diuji secara langsung. Tim memeriksa struktur bangunan, kualitas arsitektur, instalasi listrik, jaringan air bersih, drainase, sanitasi, hingga jaringan internet. Dimensi bangunan juga diukur untuk memastikan sesuai dengan gambar perencanaan. Seluruh proses didokumentasikan menggunakan foto maupun video sebagai bukti pemeriksaan. 

Ada 26 Item yang Wajib Dicek

Verifikasi tidak berhenti pada bangunan. Pedoman mengharuskan tim memeriksa 26 jenis sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional KDMP. Mulai dari rak display, furnitur, komputer kasir, perangkat lunak kasir, jaringan internet, truk enam ban, kendaraan pickup, motor roda tiga, AC, APAR, CCTV, brankas, printer, genset, komputer, kipas, mesin absensi, freezer dan beverages, perlengkapan kebersihan, perlengkapan kantor, hingga seragam petugas. Seluruhnya harus tersedia, terpasang, dan berfungsi sesuai peruntukannya. 

Dengan kata lain, gerai yang bangunannya selesai tetapi sebagian besar perlengkapan belum tersedia tetap belum memenuhi standar operasional sebagaimana diatur dalam pedoman.

Hanya Ada Tiga Status

Hasil pemeriksaan kemudian dianalisis sebelum tim menetapkan status akhir. Pedoman hanya mengenal tiga kategori.

Pertama, Layak Digunakan dan Siap Operasional, apabila pekerjaan selesai 100 persen, bangunan aman, seluruh komponen utama berfungsi baik, serta seluruh sarana pendukung tersedia dan dapat digunakan.

Kedua, Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan, apabila masih terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu fungsi utama dan dapat diselesaikan paling lambat tiga bulan.

Ketiga, Belum Layak, apabila ditemukan kerusakan struktural atau komponen utama sarana dan prasarana belum tersedia sehingga berpotensi mengganggu keselamatan maupun operasional koperasi. Artinya, bangunan yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan apabila masih ditemukan kekurangan yang bersifat mendasar.

Menjadi Dasar Serah Terima
Status kelayakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani seluruh anggota tim.Dokumen itu menjadi salah satu syarat administratif sebelum dilakukan serah terima hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Apabila hasilnya masih "Layak dengan Catatan Perbaikan" atau bahkan "Belum Layak", pelaksana pembangunan wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebelum dilakukan pemeriksaan ulang. 

Selanjutnya, seluruh hasil verifikasi wajib dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada Menteri Koperasi dan gubernur melalui aplikasi SIMKOPDES paling lambat tiga hari kerja setelah berita acara ditandatangani. 

Pedoman ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun mekanisme pengawasan yang lebih sistematis terhadap proyek pembangunan KDMP. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses verifikasi benar-benar berjalan independen, objektif, dan konsisten di seluruh daerah. Sebab, di atas kertas, standar yang ditetapkan sudah cukup rinci. Yang akan menentukan kualitas implementasinya adalah ketegasan tim verifikasi dalam menjalankan pedoman tersebut.