PURWOREJO — Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I Tahun 2026 kepada desa di Kabupaten Purworejo masih ditunda. 

Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu melakukan penyesuaian regulasi menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Penundaan tersebut dibenarkan oleh Sekretaris BPKPAD Kabupaten Purworejo, Bani Baskoro, S.T., M.Eng. Menurutnya, penyaluran BHPRD masih menunggu penyesuaian regulasi di tingkat kabupaten agar mekanisme pengalokasian dan penyalurannya sesuai dengan ketentuan terbaru.

“Penyaluran BHPRD masih menunggu penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026,” demikian keterangan Bani Baskoro.

Bani menjelaskan, penyesuaian tersebut diperlukan karena PP 16/2026 membawa ketentuan baru mengenai pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

Ketentuan tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar teknis pengalokasian dan penyaluran BHPRD di Kabupaten Purworejo.

Formula Pembagian Berubah

Persoalan ini menjadi perhatian pemerintah desa karena PP 16/2026 membawa perubahan pada formula pembagian BHPRD.

Dalam Pasal 116 PP 16/2026, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, dengan ketentuan mengenai jenis penerimaan yang menjadi dasar penghitungan dan pengecualiannya.

Yang cukup signifikan, formula pembagian kepada masing-masing desa juga diatur dengan komposisi baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi kepada desa dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan:
60 persen berdasarkan jumlah penduduk;
40 persen berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Formula tersebut membuat besaran BHPRD masing-masing desa nantinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak dan retribusi yang berasal dari desa tersebut.
Jumlah penduduk menjadi komponen utama dalam penghitungan, sementara realisasi penerimaan pajak dan retribusi tetap menjadi faktor pembentuk alokasi.

Dengan formula baru tersebut, besaran BHPRD yang diterima desa berpotensi berbeda dari perhitungan berdasarkan mekanisme sebelumnya.

Permohonan Penyaluran Sudah Diajukan

Permohonan penyaluran BHPRD Semester I Tahun Anggaran 2026 sebenarnya telah diajukan oleh DPPPAPMD Kabupaten Purworejo kepada BPKPAD Kabupaten Purworejo melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026.

Namun, proses penyaluran belum dapat dilanjutkan karena masih diperlukan penyesuaian terhadap regulasi yang menjadi dasar pengalokasian, penyaluran, dan pengelolaan BHPRD.

Dengan demikian, persoalan saat ini bukan mengenai penghapusan BHPRD sebagai hak desa, melainkan penyesuaian dasar hukum dan mekanisme penyalurannya agar sesuai dengan PP 16/2026.

Menunggu Peraturan Bupati Baru

PP 16/2026 mengamanatkan agar tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

Di Kabupaten Purworejo, pedoman BHPRD sebelumnya diatur melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Perbup Purworejo Nomor 46 Tahun 2025.

Kini regulasi tersebut perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan baru dalam PP. 16/2026.Penyusunan revisi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tersebut dilaksanakan oleh DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.

Desa Menunggu Kepastian

Penundaan penyaluran BHPRD Semester I 2026 tentu menjadi perhatian pemerintah desa. Sebab, BHPRD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang telah diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes.

Selain menunggu kepastian waktu penyaluran, desa juga perlu mencermati berapa besaran BHPRD yang akan diterima setelah formula baru diterapkan.

Komposisi 60:40 membuat data jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak serta retribusi menjadi semakin penting dalam menentukan besaran alokasi masing-masing desa.

Karena itu, Peraturan Bupati yang nantinya diterbitkan akan menjadi dokumen penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui secara pasti mekanisme penghitungan, besaran alokasi, serta tahapan penyaluran BHPRD.

Bagi desa, persoalannya kini bukan sekadar kapan BHPRD Semester I 2026 dicairkan, tetapi juga bagaimana formula baru berdasarkan PP 16/2026 diterapkan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan masing-masing desa.