Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu agenda besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Dengan sasaran sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, program ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, perjalanan menuju operasionalisasi menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Target operasional penuh yang semula ditetapkan pada 28 Oktober 2025 bergeser ke Maret 2026, kemudian Juni–Juli 2026. Memasuki September 2026, pemerintah kembali menargetkan soft launching operasional pada Oktober 2026.

Rangkaian perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan program yang dirancang dalam skala nasional ini.

Dari Klaten ke Nganjuk

Gagasan pembentukan KDKMP mengemuka pada awal Maret 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Namun, pembentukan badan hukum belum otomatis membuat koperasi siap menjalankan usaha.

Pembangunan gerai, penyediaan modal kerja, penyiapan pengelola, dan pengadaan barang masih membutuhkan proses lanjutan.

Menjelang target operasional Oktober 2025, pemerintah menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum tuntas. Pada Oktober 2025, target operasional penuh kemudian digeser menjadi Maret 2026.

Target itu kembali berubah. Pada Maret 2026, pemerintah mengarahkan operasionalisasi mulai berjalan pada Juni–Juli 2026.

Sementara itu, pada 16 Mei 2026, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian ini menjadi tonggak penting, tetapi belum berarti seluruh koperasi yang menjadi sasaran program telah beroperasi.

Pada September 2026, pemerintah kembali menyampaikan bahwa sekitar 23.000 bangunan telah selesai dan menargetkan soft launching operasional pada Oktober 2026.

Kronologi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan kelembagaan, penyelesaian bangunan, dan kesiapan usaha merupakan tahapan berbeda yang tidak selalu berjalan beriringan.

Mengapa Target Terus Meleset? 

Ada beberapa faktor yang patut dicermati.

Pertama, target yang sangat ambisius. Menyiapkan sekitar 80.000 koperasi dalam waktu singkat membutuhkan koordinasi, sumber daya, dan kapasitas pelaksanaan yang besar. Kondisi setiap desa juga berbeda, sehingga kesiapan operasional tidak dapat diseragamkan.

Kedua, pembangunan fisik belum sepenuhnya tuntas. Penyediaan lahan, kepastian status tanah, pembangunan gerai, dan pergudangan membutuhkan waktu. Persoalan di satu lokasi dapat menghambat jadwal operasional koperasi bersangkutan.

Ketiga, pembiayaan tidak berhenti pada pembangunan gedung. Koperasi masih membutuhkan modal kerja untuk membeli barang, membayar tenaga kerja, dan menanggung biaya operasional. Gedung yang selesai dibangun belum tentu dapat langsung digunakan untuk menjalankan usaha.

Keempat, kesiapan sumber daya manusia. Koperasi membutuhkan pengelola yang memahami manajemen usaha, pembukuan, pemasaran, dan pengendalian keuangan. Menyiapkan puluhan ribu tenaga pengelola yang kompeten merupakan pekerjaan besar.

Kelima, model bisnis dan kepastian pasar. Setiap desa memiliki karakteristik ekonomi berbeda. Tanpa perhitungan kelayakan usaha, koperasi berisiko menghadapi omzet rendah sementara harus menanggung biaya operasional rutin.

Keenam, koordinasi dan kepastian mekanisme pelaksanaan. Program ini melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pembiayaan, dan pelaksana pembangunan. Jika pembangunan fisik, penyiapan pengelola, pembiayaan, dan pengadaan barang tidak berjalan selaras, operasionalisasi akan tertunda.

Faktor-faktor tersebut perlu diuji melalui evaluasi resmi untuk mengetahui penyebab mana yang paling dominan. Namun, semuanya menunjukkan bahwa operasionalisasi KDKMP membutuhkan kesiapan yang lebih luas daripada sekadar pembentukan badan hukum.

Jangan Berhenti pada Pembangunan Gerai

Persoalan mendasar KDKMP adalah bagaimana mengubah puluhan ribu koperasi yang telah dibentuk menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Koperasi yang memiliki bangunan belum tentu memiliki persediaan barang. Koperasi yang telah diresmikan belum tentu melakukan transaksi secara rutin. Sementara koperasi yang sudah beroperasi belum tentu mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya usahanya.

Karena itu, pemerintah perlu membedakan secara terbuka jumlah koperasi yang telah berbadan hukum, memiliki bangunan, memiliki pengelola, mulai bertransaksi, dan benar-benar beroperasi secara berkelanjutan.

Perbedaan indikator tersebut penting agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah gerai yang selesai dibangun atau unit yang mengikuti peluncuran operasional.

Target Boleh Berubah, Evaluasi Harus Jelas

Pergeseran target dari Oktober 2025 ke Maret 2026, Juni–Juli 2026, hingga Oktober 2026 seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.

Perubahan jadwal tidak otomatis berarti kegagalan. Namun, pemerintah perlu menjelaskan penyebab setiap pergeseran, pekerjaan yang belum selesai, serta langkah perbaikan yang dilakukan.

Target baru juga harus didasarkan pada pengukuran kesiapan yang realistis, bukan sekadar penetapan tenggat berikutnya.

Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak ditentukan oleh seberapa cepat koperasi dibentuk atau gerai dibangun, melainkan oleh kemampuan menjalankan usaha, menutup biaya operasional, memberikan manfaat kepada anggota, dan bertahan dalam jangka panjang.

Sebab, desa tidak hanya membutuhkan koperasi yang sudah dibentuk atau gerai yang sudah dibangun. Desa membutuhkan koperasi yang benar-benar hidup dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.